akad mudharabah

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Pada dasarnya setiap manusia dalam aktifitasnya baik yang bersifat duniawi maupun ukhrowi tidak lepas dari pada tujuan (maqosyid) dari apa yang akan ia peroleh selepas aktifitas tersebut, dengan berbagai macam perbedaan sudut pandang manusia itusendiri terhadap esensi dari apa yang hendak ia peroleh, maka tidak jarang dan sangat tidak menutup kemungkinan sekali proses untuk menuju pada tujuan maqosyidnya pun berwarna-warni.

Salah satu contoh dalam aktifitas sosial-ekonomi, banyak dari manusia sendiri yang terjebak dalam hal ini, lebih mengedepankan pada pemenenuhan hak pribadi dan mengabaikan hak-hak orang lain baik hak itu berupa individu ataupun masyarakat umum. Akan tetapi Islam sebuah agama yang rahmatan lil-alamin mengatur seluruh tatanan kehidupan manusia, sehingga norma-norma yang diberlakukan islam dapat memberikan solusi sebuah keadilan dan kejujuran dalam hal pencapaian manusia pada tujuan daripada aktifitasnya itu, sehingga tidak akan terjadi ketimpangan sosial antara mereka.

Maka tidak jarang diantara kita yang acap kali menemukan ayat dalam kitab suci Al-Quran yang mendorong perdagangan dan perniagaan, dan Islam sanggat jelas sekali menyatakan sikap bahwa tidak boleh ada hambatan bagi perdagangan dan bisnis yang jujur dan halal, agar setiap orang memperoleh penghasilan, menafkahi keluarga, dan memberikan sedekah kepada mereka yang kurang beruntung.

Dalam perbankan syariah kita telah mengenal bahwa didalamnya tidak memakai prinsip bunga melainkan prinsip bagi hasil, yang mana prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah ini dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu; al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara’ah dan al-musaqah. Didalam makalah ini akan dijelaskan tentang akad mudharabah saja.

Bank syariah juga mengadakan pembiayaan dalam bentuk jual beli, berbeda dengan bank konvensional yang tidak ada transaksi jual beli, didalam bank syariah ada 3 macam, yaitu bai’ al-murabahah, bai’ al-istisna dan bai’ as-salam. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang bai’ al-murabahah saja.

AKAD MUDHARABAH

A.    PENGERTIAN AKAD MUDHARABAH

Kata mudharabah berasal dari kata dharb ( ضرب ) yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Suatu kontrak disebut mudharabah, karena pekerja (mudharib) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan  perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga dharb fil Ardhi (فِي الْأَرْض ضرب ِ).

Dalam bahasa Iraq (penduduk Iraq) menamakannya mudharabah, sedangkan penduduk Hijaz menyebutnya qiradh. Qiradh berasal dari kata al-qardhu, yang berarti al-qath’u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.

Mudharabah atau qiradh termasuk dalam kategori syirkah. Di dalam Al-Quran, kata mudharabah tidak disebutkan secara jelas dengan istilah mudharabah. Al-Quran hanya menyebutkannya secara musytaq dari kata dharaba yang terdapat sebanyak 58 kali.

Beberapa ulama memberikan pengertian mudharabah atau qiradh sebagai berikut:

Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Menurut Hanafiyah, mudharabah adalah “Akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”.

Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah adalah: ”Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak)”.

Imam Hanabilah berpendapat bahwa Mudharabah adalah: ”Ibarat pemilik harta menyerahakan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui”.

Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa Mudharabah adalah: ” Akad yang menentukan seseorang menyerahakan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan”.

Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa mudharabah ialah: “Seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarhakan dan keuntungan bersama-sama.”

Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa Mudharabah ialah: “Seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalmnya diterima penggantian.”
Sayyid Sabiq berpendapat, Mudharabah ialah “akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian”.

Menurut Imam Taqiyuddin, mudharabah ialah ”Akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah  pemilik modal (shahibul maal), sedangkan  pihak lainnya menjadi  pengelola modal (mudharib), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung shahibul maal.

Secara etimologi, kata mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Dalam literatur lain (fiqh sunnah), mudharabah bisa disebut juga dengan qiradh yang berasal dari kata qardh yang berarti qathu (potongan) karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dalam rangka memperoleh keuntungan (laba).

Secara terminologi, merujuk Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh), mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahibul al maal, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (‘amil, mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam literatur lain, Mudharabah adalah Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan/diusahakan. Laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Dalam literatur lain, (Fiqh Muamalah : Nasroen Haroen) akad mudharabah adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama
Skema Mudharabah

Modal 100%

B.    JENIS AKAD MUDHARABAH

Dilihat dari transaksi (akad) yang dilakukan oleh shahibul mal dan mudharib, mudharabah terbagi menjadi :

•    Mudharabah Muqayyadah ( Restricted Investment Account ), yaitu bentuk kerja sama antara dengan syarat-syarat dan batasan tertentu. Dimana shahibul mal membatasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut Restricted Investment Account. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

Pembatasan pada jenis mudharabah ini diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Namun yang rajih, pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisihi dalil syar’i, karena hanya sekedar  ijtihad dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan. Cara pencatatan mudharabah muqayyadah ada dua macam, yakni:
1.    Off Balance Sheet, ketentuan-ketentuannya yaitu:
    Bank Syari’ah bertindak  sebagai arranger saja dan mendapat fee sbg arranger.
    Pencatatan transaksi di bank syari’ah secara off balance sheet
    Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan debitur saja
    Besar bagi hasil sesuai  kesepakatan nasabah investor dan debitur

2.    On Balance Sheet, ketentuan-ketentuannya yaitu:
    Nasabah Investor mensyarakatkan  sasaran pembiayaan dananya, seperti  untuk pertanian tertentu, properti,  atau pertambangan saja
    Pencacatan di bank Syari’ah secara on balance sheet
    Penentuan nisbah bagi hasil atas kesepakatan bank dan nasabah

•    Mudharabah Muthlaqah ( Unrestricted Investment account ), yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib tanpa syarat atau tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggris, para ahli ekonomi Islam sering menyebut mudharabah muthlaqah sebagai Unrestricted Investment Account (URIA). Maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggulangi shahibul mal.

•    Mudharabah Musytarakah, adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah bejalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis mudharabah ini disebut mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

C.    DASAR SYARIAH

a)    Sumber Hukum Akad Mudharabah

•    Dalil Qur’an
“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Al-Muzzammil [73]: 20)

Kata yang menjadi wajhud-dilalah atau argument dari ayat di atas adalah yadhribun yang sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat (selesai wuquf), berdzikirlah kepada Allah di Masy’aril Haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. [Al-Baqarah (2): 198]

•    Dalil Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَة اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لاَ يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلاَ يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلاَ يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني فى الأوسط عن ابن عباس).

”Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang,  Jika mudharib melanggar syarat2 tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya”.(HR ath_Thabrani). Hadist ini menjelaskan praktek mudharabah muqayyadah.

ثلاثة  فيهن  البركة : المقارضة والبيع الى اجل وخلط البر  باالشعير للبيت لا للبيع(ابن ماجه)

“Tiga macam mendapat barakah: muqaradhah/ mudharabah, jual beli secara tangguh,  mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”.  (HR.Ibnu Majah).

عن عبد الله و عبيد الله ابني عمر أنهما لقيا  أبو موسى ألأشعري باالبصرة  منصرفهما من غزوة  نهاوند فتسلفا  منه مالا  وابتاعا منه متاعا و قدما به  المدينة  فباعاه و ربحا فيه  و أراد عمر أخذ رأس المال  الربح  كله  فقالا لو كان تلف  كان ضمنه علينا فكيف لا يكون الربح لنا  فقال رجل يا أمير المؤمنين  لو جعلته قراضا  فقال قد جعلته قراضا  وأخذ منهما نصف الربح (أخرجه مالك )

Dari Abdullah dan ‘Ubaidullah, keduanya anak Umar, bahwa keduanya bertemu dengan Abu Musa Al-Asy’ary di Basrah, setelah pulang dari perang Nahawand. Keduanya menerima harta dari Abu Musa untuk dibawa ke Madinah (ibu kota). Di perjalanan keduanya membeli harta benda perhiasan, lalu menjualnya di Madinah, sehingga keduanya mendapat keuntungan. Umar memutuskan untuk mengambil modal dan keuntungan semuanya. Tetapi kedua anaknya berkata,”Jika harta itu binasa, bukankah kami yang bertanggung jawab menggantinya. Bagaimana mungkin tak ada keuntungan untuk kami?”. Maka berkata seseorang kepada Umar,“Wahai Amirul Mukminin, alangkah baiknya jika engkau jadikan harta itu sebagai qiradh”. Umar pun menerima usulan itu. Umar berkata,”Aku menjadikannya qiradh”. Umar mengambil separoh dari keuntungan (50 % untuk Baitul Mal dan 50% untuk kedua anaknya).

Mudharabah menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau mengetahui dan mengakuinya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan Qiradh/ mudharabah. Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a yang kemudian menjadi istri beliau.

Di samping dalil Qur’an dan dalil Hadist di atas, para ulama juga berlandaskan pada praktik mudharabah yang dilakukan sebagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Bahkan harta yang dilakukan secara mudharabah itu di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim. Oleh sebab itu berdasarkan dalil Qur’an, Hadist, dan praktik para sahabat, para ulama fiqih menetapkan bahwa akad mudharabah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hukumnya adalah boleh.

•    Ijma (kesepakatan) Ulama
Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

Di antara dalil kuat yang menunjukkan akan disyariatkannya mudharabah ialah kesepakatan ulama Islam sejak zaman dahulu hingga sekarang akan hal tersebut.
Ibnu Munzir asy-Syafi’i berkata, “Kita tidak mendapatkan dalil tentang al-Qiradh (mudharabah) dalam Kitab Allah ‘Azza wa Jalla, tidak juga dalam sunnah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Akan tetapi, kita dapatkan bahwa para ulama telah menyepakati akan kehalalan al-Qiraadh dengan modal berupa uang dinar dan dirham.” (Al-Isyaraf oleh Ibnul Munzir asy-Syafi’i, 2/38).

Ibnu Hazm berkata, “Al-Qiraadh (al-Mudharabah) telah dikenal sejak zaman Jahiliyyah, dan dahulu kaum Quraish adalah para pedagang. Mereka tidak memiliki mata pencaharian selain darinya, padahal di tengah-tengah mereka terdapat orang tua yang tidak lagi kuasa untuk bepergian, wanita, anak kecil, anak yatim. Oleh karena itu, orang-orang yang sedang sibuk atau sakit menyerahkan modalnya kepada orang lain yang mengelolanya dengan imbalan mendapatkan bagian dari hasil keuntungannya. Dan tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah diutus, beliaupun membenarkan akad tersebut, dan kaum muslimin kala itu juga menjalankannya. Kalaupun sekarang ada yang menyelisihi tentang hal ini, maka pendapatnya itu tidak perlu diperhatikan, sebab ia telah terlebih dahulu menyelisihi praktik nyata seluruh umat dari zaman kita hingga zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (Al-Muhalla oleh Ibnu Hazm, 8/247).

Di antara bukti nyata bahwa kesepakatan akan disyariatkannya mudharabah ialah praktik dari para al-Khulafa’ ar-Rasyidiin, tanpa ada seorangpun dari sahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang mengingkarinya (Riwayat-riwayat dari para al-khulafa’ ar-Rasyidin dapat dibaca di kitab Irwaa’ul Ghalil oleh al-Albany, 5/290-294).

•    Qiyas
Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah. Mudharabah di qiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hatanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian dengan adanya mudharabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golonngan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

•    Kaidah fiqh

اَلأَصْلُ فِى الْمُعَامَلاَتِ اْلإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.
“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

b)    Rukun dan Syarat Akad Mudharabah
Rukun dan syarat-syarat sah mudharabah adalah sebagai berikut:

1.    Adanya dua pelaku atau lebih, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib). Kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf atau cakap hukum, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.

2.    Modal atau harta pokok (mal), syarat-syaratnya yakni:

•    Berbentuk uang
Mayoritas ulama berpendapat bahwa modal harus berupa uang dan tidak boleh barang. Mudharabah dengan barang dapat menimbulkan kesamaran, karena barang pada umumnya bersifat fluktuatif. Apabila barang itu bersifat tidak fluktuatif seperti berbentuk emas atau perak batangan (tabar), para ulama berbeda pendapat. Imam malik dalam hal ini tidak tegas melarang atau membolehkan. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal.

Contohnya, seorang memiliki sebuah mobil yang akan diserahkan kepada mudharib (pengelola modal). Ketika akad kerja sama tersebut disepakati, maka mobal tersebut wajib ditentukan nilai mata uang saat itu, misalnya Rp90.000.000, maka modal mudharabah tersebut adalah Rp90.000.000.

•    Jelas jumlah dan jenisnya
Jumlah modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

•    Tunai
Hutang tidak dapat dijadikan modal mudharabah. Tanpa adanya setoran modal, berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apapun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama syafi’i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad. Selain itu hal ini bisa membuka pintu perbuatan riba, yaitu memberi tangguh kepada si berhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi si berpiutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini para ulama fiqih tidak berbeda pendapat.

•    Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung
Apabila tidak diserahkan kepada mudharib secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada modal, yaitu penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerja dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Apabila modal itu tetap dipegang sebagiannya oleh pemilik modal, dalam artian tidak diserahkan sepenuhnya, maka menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi’iyah, akad mudharabah tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah menyatakan boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal tidak mengganggu kelancaran usahanya.

3)    Nisbah Keuntungan
Nisbah adalah besaran yg digunakan untuk pembagan keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak dterima oleh kedua pihak yang mudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kkedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-mmasing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dpt menimbulkan riba.

syarat-syaratnya yakni:
•    Proporsi jelas. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti 60% : 40%, 50% : 50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama.
•    Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, yaitu investor (pemilik modal) dan pengelola (mudharib).
•    Break Even Point (BEP) harus jelas, karena BEP menggunakan sistem revenue sharing dengan profit sharing berbeda. Revenue sharing adalah pembagian keuntungan yang dilakukan sebelum dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan kotor/ pendapatan. Sedangkan profit sharing adalah pembagian keuntungan dilakukan setelah dipotong biaya operasional, sehingga bagi hasil dihitung dari keuntungan bersih.

4)    Ijab Qobul/Serah Terima
Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.

Sedangkan, menurut Ulama Hanafiyah, rukun mudharabah itu hanya satu, yaitu ijab (dari shahibul maal) dan kabul persetujuan (dari mudharib). Ulama hanafiyah menyatakan jika shahibul maal dan mudharib telah melafalkan ijab dan qabul maka akad mudharabah itu telah memenuhi rukunnya dan sah. Adapun rukun lainnya sebagaimana dinyatakan Jumhur Ulama, bagi Ulama Hanafiyah ke semua itu masuk sebagai syarat mudharabah

c)    Berakhirnya Akad Mudharabah

Mudharabah termasuk akad kerjasama yang diperbolehkan. Usaha ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsungan terus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki. Transaksi Mudharabah ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak transaktor, atau karena ia gila atau idiot.

Imam Ibnu Qudamah (wafat tahun 620 H) menyatakan:  “Al Mudharabah termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak -siapa saja-, dengan kematian, gila atau dibatasi karena idiot; hal itu karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan sezinnya, maka ia seperti wakiel dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya. Sedangkan Imam Al Nawawi menyatakan: Penghentian qiraadh boleh, karena ia diawalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi syarikat. Apabila terdapat keuntungan maka setiap dari kedua belah pihak boleh memberhentikannya kapan suka dan tidak butuh kehadiran dan keridoan mitranya. Apabila meninggal atau gila atau hilang akal maka berakhir usaha terbut.”

Imam Syafi’i menyatakan:  “Kapan pemilik modal ingin mengambil modalnya sebelum diusahakan dan sesudahnya dan kapan pengelola ingin keluar dari qiraadh maka ia keluar darinya.”

Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, namun tidak memiliki keuntungan maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan harta berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan, karena hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola minta menjualnya sedang pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa menjualnya; karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak kecuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungannya maka pemilik modal tidak dipaksa.

Tampak sekali dari sini keadilan syariat islam yang sangat memperhatikan keadaan dua belah pihak yang bertransaksi mudharabah. Sehingga seharusnya kembali memotivasi diri kita untuk belajar dan mengetahu tata aturan syariat dalam muamalah sehari-hari.

Para ulama menyatakan bahwa akad mudharabah akan berakhir apabila :
•    Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau mudharib (Pengeola dana) dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau shahibul maal (Pemilik dana)  menarik modalnya.
•    Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
•    Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika shahibul maal yang wafat maka menurut Jumhur Ulama akad mudharabah itu batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Selain itu, Jumhur Ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad mudharabah boleh diwariskan.
•    Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, misalnya gila.
•    Modal habis di tangan shahibul maal sebelum dikelola oleh mudharib.
•    Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yag mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.

D.    PRINSIP PEMBAGIAN HASIL USAHA (PSAK 105 PAR 11)

Dalam mudharabah istilah profit and loss sharing tidak tepat digunakan karena yang dibagi hanya keuntungannya saja (profit), tidak termasuk kerugiannya (loss). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dalam mudharabah yang dibagihasilkan adalah pendapatan.

Pendapatan terkecil adalah nol. Maka dimaksudkan kerugian dalam mudharabah adalah ketidak mampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya, atau jumlah seluruh cicilan lebih kecil dari pembiayaan yang telah diterimanya. Bila terjadi demikian, kerugian ditanggung oleh bank syariah, kecuali akibat: (1) nasabah melanggar syarat yang telah disepakati. (2) nasabah lalai dalam menjalankan modalnya.

Contoh 1 :

Contoh perhitungan bagi hasil bagi dana pihak ketiga (tabungan/deposito masyarakat). Bapak ahmad memiliki deposito Rp 10.000.000,00 jangka waktu satu bulan (1 Desember 2000 s/d 1 januari 2001), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank 57%:43%. Jika keuntungan bank yang diperoleh untuk deposito satu bulan per 31 desember 2000 adalah Rp 20.000.000,00 dan rata-rata deposito jangka waktu satu bulan adalah Rp  950.000.000,00. Berapa keuntungan yang diperoleh Bapak Ahmad ?

Jawab:
Keuntungan diperoleh bapak Ahmad adalah :
(Rp 10.000.000,00/Rp 950.000.000,00) x 57 % x Rp 20.000.000,00 = Rp 120.000,00
Jadi, keuntungan yang diperoleh bapak Ahmad sebesar Rp 120.000,00

•    Contoh perhitungan pembiayaan mudharabah
Mudharabah ternak qurban sebesar Rp 10.000.000, dan nisbah bagi hasil 60:40 (bank : nasabah). Rencana pengembalian modal sekaligus tanggal 1 Maret. Ternyata aktualisasi hasil yang ada diperhitungkan sebesar Rp 1.000.000,00 maka perhitungannya:

Nisbah 60 : 40 aktualisasi hasil                   Rp 1.000.000,00
Profit bank  60/100 x Rp 1.000.000    =    Rp    600.000,00
Keuntungan nasabah                                      Rp    400.000,00
Jadi pembayaran ke bank tanggal 1 Maret  =  Rp 10.600.000,00

Contoh 2 :

Bank Jayen Syariah (BJS) melakukan kerjasama bisnis dengan Bapak Irfa, seorang pedagang buku di Pasar Shoping Yogyakarta menggunakan akad mudharabah (BJS sebagai pemilik dana dan Irfa sebagai pengelola dana). BJS memberikan modal kepada Irfa sebesar Rp 10.000.000 sebagai modal usaha pada Tanggal 1 Januari 2009 dengan nisbah bagi hasil BJS : Irfa = 30% : 70%. Pada tanggal 31 pebruari 2009, Irfa memberikan Laporan Laba Rugi penjualan buku sebagai berikut:

Penjualan                                Rp. 1.000.000
Harga Pokok Penjualan     (Rp.   700.000)
Laba Kotor                              Rp.    300.000
Biaya-biaya                           (Rp     100.000)
Laba bersih                             Rp     200.000

Hitunglah pendapatan yang diperoleh BJS dan Irfa dari kerjasama bisnis tersebut pada tanggal 31 Pebruari 2009 bila kesepakan pembagian bagi hasil tersebut menggunakan metode :
a. Profit sharing
b. Revenue sharing

Jawab:
a. Profit sharing
Bank Syariah         =  30% x Rp 200.000 (Laba bersih)    = Rp 60.000
Irfa                            =  70% x Rp 200.000                               = Rp 140.000

b. Revenue sharing
Bank Syariah         =  30% x Rp 300.000 (Laba Kotor)    = Rp 90.000
Irfa                            =  70% x Rp 300.000                              = Rp 210.000

E.    BAGI HASIL UNTUK AKAD MUDHARABAH MUSYTARAKAH (PSAK 105 PAR 34)

Ketentuan bagi hasil untuk akad jenis ini dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu :
1.    Hasil investasi dibagi antara pengelola dan dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, dan atau
2.    Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing, selanjutnya bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yg disepakati. Contoh : jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik.

Contoh :
Bapak Andry menginvestasikan uang sebesar Rp. 2.000.000,00 untuk usaha siomay yang dimiliki oleh bapak Budi dengan akad mudharabah. Nisbah yang disepakati oleh Bapak Andry dan bapak Budi adalah 1 : 3. Setelah usaha berjalan, ternyata dibutuhkan tambahan dana, maka atas persetujuan bapak Andry, bapak Budi ikut menginvestasikan uangnya sebesar Rp, 500.000,00. Dengan demikian bentuk akadnya adalah akad mudharabah musytarakah. Laba yang diperoleh untuk bulan Januari 2008 adalah sebesar Rp. 1.000.000,00.

Berdasarkan PSAK 105 Par 34 maka bagi hasil jika terdapat keuntungan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Cara 1 :
Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati :
Bagian Andry : ¼ x Rp. 1.000.000,00 = Rp 250.000,00
Bagian Budi    : ¾ x Rp. 1.000.000,00 = Rp 750.000,00
Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut (Rp. 1.000.000,00 – Rp. 750.000,00) dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing ;
Bagian Andry : Rp. 2.000.000,00/Rp. 2.500.000,00 x Rp 250.000,00 = Rp. 200.000,00
Bagian Budi    : Rp. 500.000,00/ Rp. 2.500.000,00 x Rp 250.000,00   =  Rp. 50.000,00
Sehingga Budi sebagai pengelola dana akan memperoleh Rp. 750.000,00 + Rp. 50.000,00 = Rp 800.000,00, dan Andry sebagai pemilik dana akan memperoleh Rp. 200.000,00

Cara 2 :
Hasil investasi dibagi antara pengelola dana (sebagai musytarik) dan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing.masing.
Bagian Andry : Rp. 2.000.000,00/Rp. 2.500.000,00 x Rp 1.000.000,00 = Rp 800.000,00
Bagian Budi    : Rp 500.000,00/Rp.2.500.000,00 x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 200.000,00
Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana (sebagai musytarik) sebesar Rp. 800.000,00 (Rp.1.000.000,00 – Rp. 200.000,00) tersebut dibagi antara pengelola dana dengan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati.
Bagian Andry : ¼ x Rp. 800.000,00 = Rp 200.000,00
Bagian Budi    : ¾ x Rp. 800.000,00 = Rp 600.000,00
Sehingga Budi sebagai pengelola dana akan memperoleh Rp. 200.000,00 + Rp 600.000,00 = Rp. 800.000,00, dan Andry sebagai pemilik dana akan memperoleh Rp. 200.000,00.

Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para musytarik. Misalnya terjadi kerugian sebesar Rp. 1.000.000, maka Andry akan menanggung rugi sebesar :
Rp. 2.000.000,00/Rp 2.500.000,00 x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 800.000,00
Budi akan menanggung sebsasr :
Rp 500.000,00/Rp. 2.500.00,00 x Rp. 1.000.000,00 = Rp 200.000,00

F.    PERILAKU AKUNTANSI (PSAK 105)
Akuntansi untuk Pemilik Dana

1.    Dana mudharabah  yang disalurkan oleh pemilik dana diakaui sebagai investasi mudharabah  pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset  nonkas kepada pengelola dana.
2.    Pengukuran investasi mudharabah
a.    Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
b.    Investasi mudharabah dalam bentuk asset nonkas diukur sebagai nilai wajar asset non-kas pada saat penyerahan.
Nilai dari investasi mudharabah dalam bentuk asset non kas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak.

Ada 2 alasan tidak digunakannya dasar historical cost untuk mengukur asset nonkas, (Siswanto, 2003)
a.    Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan.
b.    Penggunaan nilai yang disetujui (agreed value) oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai asset nonkas menuju aplikasi konsep representational faithfulness dalam pelaporan.
Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebagai jumlah yang dibayarkan.
Jurnal pada saat penyerahan kas :
Dr. Investasi Mudharabah                                 xxxxxxxxxxxxx
Kr. Kas                                                                         xxxxxxxxxxxxx

Investasi Mudharabah dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan kemungkinannya ada 2, yaitu :
a.    Jika nilai wajar lebih tinggi daraipada nilai tercatattnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.
Jurnal pada saat penyerahan asset nonkas :
Dr. Investasi Mudharabah                                 xxxxxxxxxxxxx
Kr. Keuntungan Tangguhan                               xxxxxxxxxxxxxx
Kr. Aset Nonkas                                                     xxxxxxxxxxxxxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan :
Dr. Keuntungan tangguhan                              xxxxxxxxxxxxx
Kr. Keuntungan                                                     xxxxxxxxxxxxxx

b.    Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan akui pada saat penyerahan asset nonkas.
Jurnal :
Dr. Investasi Mudharabah                                xxxxxxxxxxxxx
Dr. Kerugian                                                          xxxxxxxxxxxxx
Kr. Aset Nonkas Mudharabah                          xxxxxxxxxxxxxx

3.    Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk  asset nonkas :
a.    Penurunan nilai sebelum usaha dimulai
Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau factor lai yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.
Jurnal :
Dr. Kerugian investasi mudharabah                           xxxxxxxxxxxxx
Kr. Investasi Mudharabah                                               xxxxxxxxxxxx

b.    Penurunan nilai setelah usaha dimulai
Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimualinya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi mudharabah namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
Jurnal :
Dr. Kerugian Investasi Mudharabah                                                xxxxxxxxxxxxx
Kr. Penyisihan Investasi Mudharabah                                          xxxxxxxxxxxxx
Dr. Kas                                                                                             xxxxxxxxxxxxx
Dr. Penyisihan Investasi Mudharabah                                  xxxxxxxxxxxxx
Kr. Pendapatan                                                                              xxxxxxxxxxxxx

4.    Kerugian
Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir, pencatatan kerugian yagan terjadi dalam suatu periode  sebelum akad meudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.
Jurnal :
Dr. Kerugian investasi mudharabah                                      xxxxxxxxxxxx
Kr. Penyisihan kerugian investasi mudharabah                xxxxxxxxxxxx

Catatan :
Tujuan dicatat sebagai penyisihan agar jelas nilai investasi awal mudharabah.

5.    Hasil Usaha
Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.
Jurnal :
Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil                                       xxxxxxxxxxxx
Kr. Pendapatan bagi hasil Mudharabah                              xxxxxxxxxxxx

Pada saat pengelola dana membayar hasil
Jurnal :
Dr. Kas                                                                                           xxxxxxxxxxxx
Kr. Piutang pendapatan bagi hasil                                        xxxxxxxxxxxx

6.    Akad Mudharabah berakhir
Pada saat akad mudharabah berakir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi ; dan pengembalian investasi mudharabah ; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
Jurnal :
Dr. Kas/Piutang/Aset Nonkas                                               xxxxxxxxxxxxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah             xxxxxxxxxxxxx
Kr. Investasi Mudharabah                                                        xxxxxxxxxxxx
Kr. Keuntungan investasi mudharabah                                xxxxxxxxxxxx
ATAU
Dr. Kas/Piutang/Aset Nonkas                                               xxxxxxxxxxxxx
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah             xxxxxxxxxxxxx
Dr. Kerugian invevstasi mudharabah                                 xxxxxxxxxxxxx
Kr. Investasi mudharabah                                                    xxxxxxxxxxxxx

7.    Penyajian
Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian (jika ada)

8.    Pengungkapan
Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :
a.    Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
b.    Rincian jumlah investasi mudharabah bedasarkan jenisnya ;
c.    Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan ;
d.    Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK  No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Akuntasi Untuk Pengelola Dana

1.     Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima.
2.    Pengukuran dana syirkah temporer
Dana Syirkah temporerdiukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset nonkas yang diterima.
Jurnal :
Dr. Kas/Aset Nonkas                                               xxxxxxxxxxxxx
Kr. Dana Syirkah Temporer                                   xxxxxxxxxxxxx

3.    Penyaluran kembali dana syirkah temporer
Jika pengella dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer  yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai asset (investasi mudharabah). Sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana syirkah temporer :
Dr. Kas/Piutang                                                         xxxxxxxxxxxx
Kr. Pendapatan yang belum dibagiakan           xxxxxxxxxxxxxx

Hak pihak ketiga atas bagian dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
Jurnal :
Dr. Beban Bagi Hasil Mudharabah                             xxxxxxxxxxxx
Kr. Utang Bagi hasil Mudharabah                               xxxxxxxxxxxxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil :
Dr. Utang  Bagi hasil Mudharabah                              xxxxxxxxxxxx
Kr. Kas                                                                                 xxxxxxxxxxxxx

4.    Sedangkan apabila pengelola dana mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional, yaitu :
Saat mencatatat pendapatan :
Dr. Kas/Pituang                                                                xxxxxxxxxxxxx
Kr. Pendapatan                                                                  xxxxxxxxxxxxx

Saat mencatat beban :
Dr. Beban                                                                           xxxxxxxxxxxxx
Kr. Kas/utang                                                                    xxxxxxxxxxxxxx

Jurnal penutup yang dibuat diakhir periode (apabila diperoleh keuntungan) :
Dr. Pendapatan                                                                xxxxxxxxxxxxx
Kr. Beban                                                                            xxxxxxxxxxxxx
Kr. Pendapatan yang belum dibagikan                      xxxxxxxxxxxxx

Jurnal ketika dibagikan hasil kepada pemilik dana :
Dr. Beban bagi hasil mudharabah-pemilik dana       xxxxxxxxxxxxx
Dr. Beban bagi hasil mudharabah-pengelola dana   xxxxxxxxxxxxx
Kr. Utang Bagi hasil mudharabah                                  xxxxxxxxxxxxx

Jurnal Penutup :
Dr. Pendapatan yang belum dibagikan                        xxxxxxxxxxxxx
Kr. Beban bagi hasil mudharabah-pemilik dana       xxxxxxxxxxxxx
Kr. Beban bagi hasil mudharabah-pengelola dana   xxxxxxxxxxxxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil :
Dr. Utang bagi hasil mudharabah                                  xxxxxxxxxxxxx
Kr. Kas                                                                                    xxxxxxxxxxxxx

Jurnal penutup yang dibuat apabila terjadi kerugian
Dr. Pendapatan                                                                   xxxxxxxxxxxxx
Dr. Penyisihan Kerugian                                                  xxxxxxxxxxxxx
Kr. Beban                                                                             xxxxxxxxxxxxxx

Catatan : Penyisihan kerugian disajikan sebagai akun kontrak dari dana Syirkah Temporer.

5.    Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
Jurnal :
Dr. Beban                                                                          xxxxxxxxxxxxxx
Kr. Utang lain-lain/Kas                                                  xxxxxxxxxxxxxx

6.    Di akhir akad
Jurnal :
Dr.  dana Syirkah temporer                                          xxxxxxxxxxxxxx
Kr. Kas/Aset Nonkas                                                         xxxxxxxxxxxxx

Jika ada penyisihan kerugian sebelumnya
Jurnal :
Dr. dana Syirkah Temporer                                           xxxxxxxxxxxxx
Kr. Kas/Aset Nonkas                                                       xxxxxxxxxxxxxx
Kr. Penyisihan Kerugian                                                xxxxxxxxxxxxxx

7.    Penyajian
Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan :
a.    Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah : yaitu sebesar dana syirkah temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada).
b.    Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah ada diperhitungkan tetapi belum  diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan sebagai kewajiban.

8.    Pengungkapan
Pengelola dana mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan :
a.    Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain;
b.    Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;
c.    Penyaluran dana yanag berasal darai mudharabah muqayadah. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No.101 tentang penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Asumsi pencatatan untuk pengelola dana yanag telah dibahas diatas menggunakan akas mudharabah muthalaqah, apabila akadnya mudharabah muqayyadah, dimana dana dari pemilik dana langsung disalurkan kepada pengelola dana lain (kedua) dan pengelola dana pertama henya bertimdak sebagai perantara yang mempertemukan anatara dana dengan pemgelola dana lai.
Pengelola dana lain (kedua); maka dana untuk jenis seperti iniakan dilaporkan Off Balance Sheet. Atas kegiatan tersebut pengelola dana pertama akan menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan anatara pemilik dana dan pengelola dana lain (kedua) berlaku nisbah bagi hasil.

G.     SIFAT AKAD MUDHARABAH
Imam Malik berpendapat bahwa jika dalam akad mudharabah (pekerjaan) kegiatan perdagangan telah mulai dilakukan oleh mudharib, maka akad tersebut mengikat kedua belah pihak dan akad tersebut tidak dapat dibatalkan sepihak oleh masing-masing pihak yang berakad. Beliau berpendapat bahwa jika akad (dalam konteks) tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak, maka pembatalan tersebut akan membawa mudharat kepada salah satu pihak lain, sedangkan memudharatkan orang lain tidak dibolehkan dalam syara’.

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal menyatakan bahwa akad mudharabah tidak bersifat mengikat sekalipun pekerjaan telah dimulai. Alasannya adalah bahwa mudharib (dalam konteks tersebut) telah melakukan tindakan hukum terhadap modal orang lain (shahibul maal) dengan se-izinnya. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja membatalkan akad itu, seperti halnya akad titipan. Namun, jika akad itu dibatalkan secara sepihak maka pihak lain harus terlebih dahulu diberitahukan bahwa ia berencana untuk membatalkan akad mudharabah pada saat pekerjaan telah dimulai.

H.    HIKMAH DISYARIATKANNYA MUDHARABAH
Sebagaimana yang kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapatkan ada sebagian orang yang diberi kelebihan dalam hal harta kekayaan, akan tetapi ia tidak mampu untuk mengelolanya. Di sisi lain, didapatkan sebagian orang yang diberi kelebihan dalam hal pengelolaan harta kekayaan dan pengembangannya, akan tetapi ia tidak memiliki harta kekayaan yang dapat ia kelola, sehingga mendatangkan keuntungan yang diharapkan.

Dengan demikian, merupakan suatu hal yang sangat tepat dan bijak bila kedua jenis anggota masyarakat ini menyatukan potensi masing-masing, sehingga dapat mewujudkan keuntungan dan kekuatan ekonomi yang produktif. Sebagaimana akad mudharabah merupakan implementasi nyata dari asas ta’aawun atau bahu-membahu dalam hal yang bermanfaat secara umum dan dalam pengembangan ekonomi umat secara khusus. Bila asas ta’aawun yang diwujudkan dalam akad mudharabah ini berjalan sebagaimana mestinya, niscaya umat Islam dapat mempertahankan kejayaan dan kemuliaan martabatnya, sehingga dapat hidup mandiri tanpa bergantung kepada umat lain.

Imam al-Marghinani al-Hanafy berkata, “Akad mudharabah dihalalkan, karena benar-benar diperlukan oleh umat manusia. Karena di antara manusia ada orang-orang yang kaya akan harta benda, akan tetapi ia tidak pandai untuk mengelolanya. Sebagaimana di antara mereka ada orang-orang yang lihai dalam mengelola kekayaan, akan tetapi mereka miskin tidak memiliki modal usaha. Dengan demikian, sangat urgen untuk disyariatkan transaksi semacam ini, agar kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu orang yang kaya (tapi tidak berpengalaman) dan orang yang cerdik (tapi tidak memiliki modal), orang yang miskin (tapi lihai) dan orang yang dungu (tapi kaya) dapat terwujud.” (Al-Hidayah Syarah al-Bidaayah oleh al-Marghinaani al-Hanafi, 3/202).

Umat Islam pada saat ini sedang merasakan betapa pahit dan kejamnya sistem perekonomian yang berasaskan riba. Umat Islam di belahan bumi manapun sedang merasakan betapa kejamnya penjajahan bangsa-bangsa lain melalui belenggu riba yang dari hari ke hari terus dililitkan kepada tubuh umat Islam. Saya optimis, bila kita mengembangkan ekonomi umat dengan asas syariat, di antaranya dengan menerapkan akad mudharabah secara luas, insya Allah dalam waktu singkat, harkat dan martabat umat Islam akan terangkat.

Di antara hikmah mulia dari akad mudharabah ialah masing-masing pihak yang menjalin hubungan kerjasama mudharabah mendapatkan keuntungan dalam bentuk materi, pengalaman dan lainnya. Sehingga pada suatu saatnya nati, pemilik moda dapat mengelola kekayaannya dengan sendiri. Sebagaimana pelaku usaha dapat merintis usaha dengan bermodalkan keahliannya dan modal yang berhasil ia kumpulkan dari hasil bagi hasil dengan pemodal pertama. Dan bila proses peningkatan potensi dan kemampuan, baik materi ataupun keahlian ini terus dijalankan secara berkesinambungan, niscaya pada saatnya nati, umat Islam akan terhindar dari penderitaan ekonomi dan sosial yang sekarang sedang menghimpit kita.

Pada akad mudharabah, asas keadilan benar-benar akan dapat diwujudkan dalam dunia nyata, yang demikian itu dikarenakan kedua belah pihak yang terkait, sama-sama merasakan keuntungan yang diperoleh. Sebagaimana mereka semua menanggung kerugian bila terjadi secara bersama-sama, pemodal menanggung kerugian materi (modal), sedangkan pelaku usaha menanggung kerugian non-materi (tenaga dan pikiran). Sehingga pada akad mudharabah tidak ada seorangpun yang dibenarkan untuk mengeruk keuntungan tanpa harus menanggung resiko usaha.

I.    PEMBIAYAAN MUDHARABAH

a.    Mudharabah adalah suatu pengaturan ketika seseorang berpartisipasi dalam
menyediakan sumber pendanaan dari pihak lainnya menyediakan tenaganya, dan dengan mengikutsertakan bank, unit trust, reksadana atau institusi dan orang lainnya.
b.    Seorang mudharib yang menjalankan bisnis dapat diartikan sebagai orang pribadi, sekumpulan orang, atau suatu badan hokum dan badan usaha.
c.    Rabbul mal harus menyediakan investasinya dalam bentuk uang atau yang sejenisnya, selain dari pada piutang, dengan nilai valuasi yang disepakati bersama yang dilimpahkan pengelolaan sepenuhnya pada mudharib.
d.    Pengelolaan usaha mudharabah harus dilakukan secara khusus oleh mudharib dengan kerangka mandate yang ditetapkan dalam kontrak mudharabah.
e.    Keuntungan harus dibagi dalam suatu proporsi yang disepakati dalam awal kontrak dan tidak boleh ada pihak yang berhak untuk memperoleh nilai imbalan atau renumerasi yang ditetapkan dimuka.
f.    Kerugian financial dari kegiatan usaha mudharabah harus ditanggung oleh rabbul mal kecuali mudharib melakukan kecurangan, kelalaian atau kesalahan dalam mengelola secara sengaja atau bertindak tidak sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam peerjanjian mudharabah.
g.    Kewajiban rabbul mal terbatas sebesar nilai investasinya kecuali dinyatalkan lain dalam kontrak mudharabah.
h.    Mudharabh dapat bervariasi tipenya yang da[pat dengan satu atau banyak tujuan, bergulir atau periode tertentu.
Mudharib dapat menginvestasikan dananya dalam bisnis mudharabah dengan persetujuan rabbul mal.
Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan Syariah Mudharabah di dunia bank syariah merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Aplikasi mudharabah pada bank syariah cukup kompleks, namun secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua:
1.    Akad mudharabah antara nasabah penabung dengan bank
2.    Akad mudharabah antara bank dengan nasabah peminjam
Berikut ini uraian sekaligus tinjauan syar’i terhadap aplikasi tersebut :
1.    Akad mudharabah antara nasabah penabung dengan bank.
Aplikasinya dalam perbankan syariah adalah:
a.    tabungan berjangka ; yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan qurban, tabungan pendidikan anak, dan sebagainya. Sistem atau teknisnya adalah nasabah penabung memiliki ketentuan-ketentuan umum yang ada pada bank seperti syarat-syarat pembukaan, penutupan rekening, mengisi formulir, menyertakan fotokopi KTP, specimen tanda tangan, dan lain sebagainya.Lalu menyebutkan tujuan dia menabung, misal untuk pendidikan anaknya, lalu disepakati nominal yang disetor setiap bulannya dan tempo pencairan dana. Pada praktiknya, dana akan cair pada saat jatuh tempo plus bagi hasil dari usaha mudharabah. Secara kenyataan di lapangan, pihak bank bisa langsung memberikan hasil mudharabah secara kredit tiap akhir bulan.
b.    Deposito biasa ; Ketentuan teknisnya sama seperti ketentuan umum yang berlaku di semua bank. Pada produk ini, pihak penabung bertindak sebagai shahibul maal (pemodal) dan pihak bank sebagai mudharib (amil). Pada praktiknya harus ada kesepakatan tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan agar modal (dana) dapat diputarkan. Sehingga ada istilah deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
Juga dibicarakan nisbah (persentase) bagi hasilnya dan biasanya dana akan cair saat jatuh tempo. Secara kenyataan, semua akad pada tabungan berjangka dan deposito tertuang pada formulir yang disediakan pihak bank di setiap Customer Service (CS)nya.
c.    Deposito khusus (special investment) ; Di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu. Keumuman bank syariah tidak menerapkan produk ini.

2.    Akad mudharabah antara bank dan nasabah peminjam
a.    Pada umumnya banyak bank syariah yang tidak mengalokasikan dana pembiayaan ke produk mudharabah dikarenakan risiko yang cukup tinggi, di antaranya:
b.    Side streaming, nasabah menggunakan dana itu tidak seperti yang disebut dalam akad
c.    Lalai dan kesalahan nasabah yang disengaja
d.    Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila dia tidak jujur.
Bank syariah lebih banyak mengalokasikan pembiayaan2 ke produk murabahah.

J.    SISTEM MUDHARABAH DAN PERKEMBANGANNYA DI PERBANKAN SYARIAH

Sistem Mudharabah di perbankan syari’ah dalam mengaplikasikan sistem mudharabah sebagai berikut :
a)    Didalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanian baku (standart contract). hal ini membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidak-tidaknya diawasi oleh pihak dewan pengawas nasional.
b)    Bentuk akad produk mudharabah dibank syari’ah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebu perjanjian bagi hasil.
c)    Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian mudharabah disebutkan nisbah bagi hasilpemilik dana (shahibul mal) dan untuk pengelola dana (mudharib).nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian.
d)    Pelaksanaan akad mudharabah terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syari’ah.
e)    Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat membayar bank tidak memberi denda , tetapi memberi peringatan.
f)    Sistem amanah (kepercayaan). Seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam.karena itu, pemberian krdit kepada seseorang karena ada kepercayaan dari pihak bank.kredit tnpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena dikhawatirkan dana yang diserahkan kepada pihak disalahgunakan oleh pihak nasabah dan/atau tidak dibayar/dikembalikan kepada pihak bank pinjaman yang dimaksud.

Selain menggunakan sistem yang digunakan diatas , phak perbankan syari’ah berpedoman pada undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan.undang-undang dimaksud, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan berdaarkan prinsip syari’ah adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihah n yang dapat dipersamakan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentudengan imbalan atau bagi hasil.oleh karena itu , sebelum pihak bank mengeluarkan kredit terlebih dahulu calon peminjam memenuhi persyaratan sebagai prosedur yang diatur oleh per undang-undangan agar terjadi ketertiban dan mendapat kredit .

Untuk mendapatkan pinjaman dari pihak bank yang dikemukakan diatas, mengenai prosedur permohonan pembiayaan, yaitu mulai dari prosedur permohonan pembiayaan, yaitu mulai dari prosedur permohonan , pengisian formulir, dan smapai mendapatkan kredit dari pihak bank , maka dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :
a)    Calon nasab mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis kebank pelaksanaan terdekat, yang alamat/tempat tinggalnya (calon nasabah) termasuk wilayah kerja (daerah hukum) bank yang setuju dan sesuai dengan bidang atau sekor konomi yang ditentukan.
b)    Calon nasabah mengisi daftar isian /formulir/blanko yang telah isediakan oleh pihak bank.
c)    Bank melakukan penelitian/menganalisis terhadap dana yamg tersedia (plafond pembiayaan) dan pribadi calon nasabah.
d)    Setelah bank selesai mengadakan analisisdan semua persyaratan terpenuhi maka dilakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dan pengikatan perjanjian.
e)    Penarikan pembiayaanatau pencairan pembiayaan /relisasi pembiayaan.hal ini berarti calon nasabah memperoleh kredit dengan sendirinya calon nasabah menjadi nasabah.
Berdasarkan hal diatas, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pihak bank dalam menilai si pemohon pembiayaan mengenai kelayakan untuk memperoleh pinjaman adalah sebagai berikut :
1.    Karakter (charakter), yaitu sifat pribadi termasuk perilaku permohonan pembiayaan perlu dibahas dan diteliti secara hati-hati oleh pihak bank.
2.    Kemampuan(capability), yaitu penilaian atas besrnya modal nasabah yang akan diserahkan dalam perusahaan.
3.    modal (capital), yaitupenilaian atas besarnya modal nasabahyang diserahkan dalamperusahaan.
4.    Persyaratan (condition), yaitupada umumnya adalah penilaian terhadap kondis ekonomi, regional,nasional,maupun internasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah dan keamanan kredit itu sendiri
5.    Jaminan (collateral).istilah ini berarti jaminan tambahan karena jamnan utama adalah pribadi yang dinilaibonafiditasdan solidaritasnya.

K.    TABUNGAN MUDHARABAH

Contoh Perhitungan Tabungan Mudharabah:
1.    Tabungan Mudharabah (TABAH) adalah simpanan pihak ketiga di Bank islam yang penarikanya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kalli sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini bank islam sebagai Mudharib dan deposan sebagai shohibul mal
Bank sebagai mudharib akan membagi keuntungan kepada shohibul mal sesuai dengan nis yang telah disetujui bersaama. Pembagian keuntungan dapat di lakukan setiap bulan berdasarkan Saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut
Contoh perhitunganya adalah, Saldo rata-rata Tabungan Mudharabah Tuan B di bank Islam sebesar Rp 500.000. nisbah bagi hasil 50%:50%.dan diasumsikan total saldo dana tabungan mudharabah di bank Islam Rp 100 juta.dan keuntungan yang diperoleh untuk dana tabungan sebesar Rp 3 juta.maka pada akhir bulan nasabah akan memperoleh dana bagi hasil

Rp. 500.000 x Rp 3.000.000 x 50 % = Rp 7.500
Rp 100.000.000 ( belum termasuk Pajak)

2.    Deposito mudharabah.
Deposito mudharabah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga ( perseroan atau badan Usaha) yang penarikanya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.
Imbalan dibagi dalam bentuk berbagai pendaptan atas penggunaan dan tersebut secara syariah dengan proporsi pembagian katakanlah 70: 30, 70% untuk deposan dan 30% untuk bank. Sedangkan jangka waktu deposito mudharabah berkisar antara 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 Bulan.

Contoh Prnghitunganya, Tuan A menempatkan dana Deposito Investasi mudharabah di bank sebesar Rp 1 juta.jangka waktu 1 bulan,nisbah bagi hasil 70%:30%(70 untuk nasabah dan 30 untuk bank).diasumsikan total dana deposito mudharabah di bank Rp 250 juta dan keuntungan yang diperoleh untuk dana deposito sebesar Rp 6 juta. Maka saat jatuh tempo nasabah akan memperoleh bagi hasil Rp1.000.000xRp6.000.000×70%=Rp16.800
Rp 250.000.000 ( belum termasuk Pajak).

L.    CATATAN  LAINNYA TERKAIT AKAD MUDHARABAH

1.    Dalam mudharabah bahwa modal yang ada di mudharib berstatus amanah, sehingga mudharib layaknya berperan sebagai wakil dari shahibul maal.
2.    Dalam mudharabah muthlaqah, sekali pun mudharib bebas mengelola modal untuk usaha yang dianggap bisa mendatangkan keuntungan, namun mudharib tidak diperbolehkan meng-utangkan modal tersebut kepada pihak lain (pihak ketiga). Mudharib juga tidak bolehkan me-mudharabah-kan kepada pihak lain, kecuali atas se-izin shahibul maal dan dalam konteks tertentu misalnya di industri perbankan syariah; bank syariah dapat me-mudharabah-kan dana dari nasabah simpanan (dengan akad mudharabah) kepada nasabah pembiayaan (atas dasar/prinsip mudharabah) mengingat hal tersebut sudah diketahui kedua belah pihak pada saat penandatanganan perjanjian pembukaan rekening simpanan.
3.    Dalam hal upah bagi mudharib apakah boleh diambil dari modal shahibul maal, maka terdapat perbedaan di antara ulama fiqih. Menurut Imam Syafi’i bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal shahibul maal sekalipun dalam hal bepergian untuk keperluan dagang, kecuali atas se-izin shahibul maal. Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Ulama Zaidiyah, jika pekerja memerlukan dana transport dan atau akomodasi dalam rangka bepergian untuk perdagangan maka ia boleh mengambil biaya dimaksud dari modal. Menurut Ulama Hanabilah, pekerja boleh saja mengambil biaya hidupnya dari modal itu selama ia mengelola modal itu, apakah untuk biaya bepergian atau tidak.
4.    Dibolehkan menyediakan sejumlah aset (capital) dalam rangka menjamin keseriusan mudharib untuk bekerjasama.

KESIMPULAN

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu di akibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Jenis- jenis mudharabah:
a)    Mudharabah Muthlaqah.
Adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh sering kali di contohkan dengan ungkapan if’al ma syi’ta (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.
b)    Mudharabah Muqayyadah.
Mudaharabah muqayyadah ini kebalikan dari mudharabah muthlaqah , si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis duania usaha.
c)    Mudharabah Musytarakah
adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau
dananya dalam kerjasama investasi. Diawal kerjasama, akad yang disepakati
adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah
bejalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan
dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha
tersebut, jenis mudharabah ini disebut mudharabah musytarakah merupakan
perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.
Aplikasi dalam perbankan, Mudharabah biasanya di terapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah di terapkan pada:
a)    Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya; deposito berjangka.
b)    Deposito spesial (special investment), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja.
Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah di terapkan untuk:
a)    Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
b)    Investasi khusus, di sebut juga mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah di tetapkan oleh shahibul maal.

One thought on “akad mudharabah

  1. tolong dong contoh perhitungannya jangan pake huruf “xxxxxxxxxxx” lebih baik pakai contoh angka saja agar bisa di pahami dan di analisa. Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s